Kemarin malam ada tamu orang baik, Kolonel Ahmad Junaidi Saleh. Beliau baru kelar menyelesaikan tesis di Universitas Pertahanan. Tesisnya berjudul “Fenomena Pragmatis NKRI Bersyariah dalam Perspektif Pertahanan Negara”. Saya diberi tesisnya. Setelah saya buka halamannya, data pustakanya lumayan oke, plus wawancaranya juga representatif.
Perwira menengah yang bertugas di dinas Aeronautika Mabesau Jakarta ini menyimpulkan bahwa munculnya fenomena NKRI Bersyariah akan berdampak terhadap eksistensi ideologi Pancasila dan berpengaruh kepada strategi pertahanan Indonesia. Sekalipun demikian, masih bisa dilakukan dialog untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan sehingga konsep ini dapat digugurkan dan secara kesadaran bersama kembali ke ideologi Pancasila.
Sang Kolonel yang suka mengamalkan wiridan dari para kiai ini juga mengutip dari Buku Hitam Putih FPI (2008) yang di dalamnya ada tabel dari aktifitas FPI. Di tabel itu, aktifitas teratas yang dilawan adalah masalah miras. Dalam tabel itu juga ditulis FPI melaporkan Gus Dur ke Mapolda Metro Jaya.
Bagi FPI, masalah miras menjadi perhatian. Dalam konteks sekarang, nampak terbaca di medsos simpatisannya juga ikut mengkiritisi masalah miras ini.
Tentu kritik itu adalah bagus, namun sikap kebacut muncul saat ada yang mengkaitkan dengan ulama yang mereka sebut sebagai pendukung pemerintah yang mereka tuduh tidak bersuara dalam masalah miras ini. Tentu hal ini sikap tidak obyektif dan sepertinya “dendam” pilpres masih terbawa dan belum hilang dalam benaknya.
Padahal jelas, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia (PBNU dan MD) menolak masalah miras ini. Termasuk PWNU Jatim membuat surat edaran yang menolak legalitas peredaran miras.
Sikap kedua ormas Islam ini sudah benar. Karena kalau diam, maka peran ini akan diambil oleh kelompok kanan yang pasti akan dijadikan komoditas untuk mempromosikan NKRI bersyariah, ataupun khilafah atau juga negara Islam.
Jadi masalah miras yang bisa menyebabkan mabok kepala ini bisa dikomodifikasi oleh mereka yang mabok agama, mabok dalil dan juga mabok khilafah.
No responses yet