Tangerang Selatan, jaringansantri.com – Unsur Penting pemikiran Islam Nusantara secara manhaj, menurut Ulil Abshar Abdalla adalah dalam bidang politik. Pertanyaannya adalah kenapa bangsa ini bisa mengalami transisi demokrasi lebih mulus daripada di Timur Tenggah. Kenapa arap spring gagal, kenapa kita lumayan berhasil?
“Menurut saya meskipun penjelasannya ini kulturalistik, kita perlu cari penyebabnya dalam sejarah fiqhus Siyasah kita,” kata Gus Ulil dalam sesi kajian Manhaj Islam Nusantara di INC (Islam Nusantara Center). Sabtu (01/09).
“Fiqhus Siyasah kita itu sebenarnya fiqhus siyasah yang unik. Kalau di Jawa ada hubungannya dengan Mahapahit dan kerajaan Demak,” imbuh Dosen UNUSIA Jakarta ini.
Pertanyaannya lagi, Apakah ada sumber-sumber tertulis yang masih bisa kita baca sekarang dari kerajaan Demak ini?
Transisi demokrasi berjalan cukup mulus (karena) kita tidak mewarisi memori khilafah. Maka, lanjutnya, tak aneh jika kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung khilafah banyak yang menolaknya. “Ketika HTI hadir, dengan sendirinya tertolak,” ujarnya.
Sementara itu, penulis buku Masterpiece Islam Nusantara Zainul Milal Bizawie menceritakan bahwa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia ini tidak karena penaklukan dan berkaitan dengan kerajaaan di Timur Tengah. Karena itu, ia membentuk corak tersendiri. Kerangka Islam Nusantara ini diperkuat oleh fiqhus siyasah yang dialami Nusantara ini.
Ia mengatakan “Berdirinya Demak ini, bukan dengan penaklukan. Bukan (Islam datang dari) Timur Tengah datang kemudian menaklukan Majapahit, bukan. tapi terjadi dengan pelan-pelan.”
Menurut Gus Milal, Kekuasaan politik itu muncul karena jauh-jauh hari sudah ada masyarakat Islam, bahkan sejak masa Nabi Muhammad. Pada masa Kerajaan Majapahit misalnya, sudah ada komunitas muslim.
“Bahkan sebelum Majapahit, yaitu pada masa Singosari, itu sudah ada kerajaan Islam yang tidak berhasil. Yaitu Kerajaan Biting di Jember,” katanya.
Wajar , lanjut Gus Milal, jika banyak ditemukan seperti koin muslim, karena Majapahit selain sudah ada komunitas muslim, Majapahit telah melakukan interaksi dengan kerajaan Islam di dunia. Kakek Sunan Ampil seperti Jamaludin Kubro sudah lama sekali mengislamkan jawa. Zaman Jayabaya sudah ada Syaikh Wasil Setono Gedong. Begitu juga akhirnya terjadi di Demak.
“Raden Patah membangun masyarakat muslim di Demak secara pelan-pelan. Ketika Majapahit melemah, bukan diambil alih tahtanya, tapi bergeser,” jelas sejarawan lulusan UI ini.
Demak juga tidak ada hubungan secara politik dalam arti bawahan kekuasaan dengan Turki Ustmani. Tapi keterkaitan karena sama-sama Islam. Begitu juga kerajaan Pasai, bukan bentukan Turki Ustmani, tapi ia membangun dari sebuah masyarakt kecil hingga lahir kerajaan Islam.
Sama halnya dengan Mataram, bukan juga bahawan Utsmani. Melainkan hanya mendapat justufikasi kesultanan sebagai pemimpin politik dan agama.
“Saya setuju kita perlu mengkaji kitab atau serat-serat peninggalan kerajaan Islam waktu itu. Dan Islam Nusantara Center juga sedang bergerak menggali naskah-naskah kuno melalui penelitinya. Semoga nanti kita bisa hadirkan dalam bentuk buku,” pungkasnya.
Berbeda dengan Mataram atau Demak sebagaimana disampaikan Gus Milal, Ah. Ginanjar Sya’ban melihat Kesultanan Banten justru ingin meminta justifikasi dari Turki Ustmani.
“Tetapi akhirnya dapat pengesahan kekuasaan sebagai Sultan di Tanah Jawa dari Syarif Mekah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah fatwanya,” ujar Direktur Islam Nusantara Center ini.
Sultan Banten Abul Mafakhir pernah meminta fatwa kepada mufti Makkah saat itu Syekh Muhammad ibn Allan terkait etika politik yang mesti diterapkan di Jawa. Fatwa tersebut dijawab oleh al-Allan dengan menulis dua kitab, yakni Syarh Nasihatul Muluk karya Imam Ghazali dan Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah fi Jawab al-Asilah al-Jawiyah.
“Dua kitab ini hanya terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tidak ada kopiannya di tempat lain. Santri wajib ziarah ke sana. Buka kitab ini. Karena ini penting. Ini terkait bagaimana saat itu melihat konsep politik kenegaraan kesultanan Islam Banten,” jelas Ketua Program Islam Nusantara di UNUSIA Jakarta ini.
Itu kenapa menurut Ginanjar, tradisi ilmu pengetahuan waktu itu lebih berkembang di Banten daripada di Mataram. Karena itu juga, “setelah keruntuhannya, Ulama Nusantara tidak mewarisi kekhilafan Turki Ustmani tapi memplokamirkan diri sebagai penerus tradisi intelektual Turki Ustmani.”
Membaca Warisan Fiqhus Siyasah Nusantara
Kembali pada pertanyaan Gus Ulil Abshar tadi, bahwa untuk membaca warisan fiqhus siyasah Nusantara, kita perlu menguasai bahasa Jawa kuno, yaitu bahasa Kawi. Untuk mengakses naskah-naskah Majapahit. Karena salah satu unsur penting dalam filologi adalah menguasai teks itu ditulis.
Gus Ulil mengatakan “Bagaimana caranya di kalangan temen-temen NU ini ada yang studi juga bahasa Kawi. ini penting dalam rangka mengkaji Fiqhu Siyasah Nusantara.”
Setelah Majapahit ada Demak sebagai penerusnya. Fiqhus Siyasah Nusantara Islam juga perlu digali dalam teks-teks peninggalan Demak. Ah. Ginanjar, menjawab Gus Ulil tentang adakah sumber teks ini, ia yakin kedepannya akan ditemukan. Yaitu dengan menguasai Arab Pegon dan membaca sejarah eksternal. Sejarah yang ditulis oleh orang luar Nusantara.
Gus Ulil menambah selain itu juga tidak menutup kemungkinan sejarah Demak bisa digali lewat oral. Dengan mewawancarai langsung para kiai misalnya, yang masih punya ingatan terhadap sejarah keislaman Demak.
Gus Ulil mengusulkan kepada Gus Milal bahwa perlu diadakan kongres atau muktamar sejarawan santri. “Karena perlu menulis sejarah dengan kacamata santri. Tidak menafikan sejarah dari orang lain tetapi sejarah santri perlu ditulis dengan kacamata santri.”
“Pondasinya adalah mengenal tradisi intelektual yang berkembang di dalam. Bukan oleh orang luar yang tidak tahu apa itu Arab Pegon, kitab kuning, Turki Ustmani dan bagaimana transmisinya ke Nusantara dsb,” pungkasnya.
Ginanjar menutup dengan mengatakan “Perlu diciptakan generasi baru yaitu santri peneliti, akademisi atau peneliti yang santri.” (Danar Pamungkas)
Comments are closed