Tiga dari sejumlah analisis Satu Dekade Laporan KBB Wahid Foundation
Pertama. Tren menurunnya kekerasan fisik dipengaruhi langkah-langkah pemerintah pada kasus-kasus kekerasan fisik. Pemerintahan SBY dan Jokowi memiliki keseragaman pandangan bahwa kekerasan fisik hal utama yang harus dihindari. Bukan hanya karena bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi, kekerasan fisik yang terjadi juga dapat “memalukan” nama baik semua pihak, dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga pemerintah pusat.
Kedua. Aktifnya negara merespons isu keagamaan menyimpan risiko adanya potensi
peningkatan kasus pelanggaran negara seperti terjadi di era Jokowi. Di era Jokowi, kasus-kasus pelanggaran aktor non-negara memang berkurang, tetapi pelanggaran aktor negara justru meningkat dibanding era SBY. Risiko peningkatan pelanggaran dapat bisa dipengaruhi oleh pilihan ideologis negara dan pemerintah terhadap isu-isu KBB. Seperti dialami banyak negara lain, Indonesia juga mengalami penafsiran keliru dalam memenuhi prinsip KBB. Salah satunya kebijakan demi menjaga harmoni yang mengabaikan hak-hak kelompok minoritas.
Ketiga. Masih tingginya kasus-kasus pemidanaan dan pemaksaan keyakinan agama/keyakinan menunjukkan jika negara tidak banyak berubah dalam pilihan ideologi untuk melihat dan meletakkan posisi agama. Negara masih menentukan sesat tidaknya sebuah keyakinan. Pilihan ideologi ini dapat dilihat lewat putusan MK tentang PNSP 1965 pada 2010 dan penolakan tiga pengajuan uji materi berikutnya terhadap UU tersebut.
Ringkasan Eksekutif dapat diunduh di sini
No responses yet