Politik Islam di Republik Kosovo

Kosovo  dalam  arti  bahasa  Albania:  Kosovo  atau  Kosove,  dalam  bahasa  Serbia: Kocogo, alihaksara: Kocovo, bahasa Turki pula: kosova adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosova adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosova mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbian, namun didukung oleh negara Barat. Ibu kota Kosovo berada di Pristina. Kemerdekaan Kosovo ini telah  diakui  secara  resmi  oleh  berbagai  negara,  di  antaranya  Albania, Amerika  Serikat

Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Serbia. Pemerintahan Indonesia sendiri bersikap hati-hati dalam mengakui kemerdekaan Kosovo walaupun ada desakan dari beberapa kalangan agar Indonesia   segera   mengakui   kemerdekaan   Kosovo.

Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia  dan  penduduknya   yang  mayoritas  merupakan  etnis  Albania.  Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status daerah Otonomi Khusus. Namun sejak perang, Kosovo telah di bawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat.

Kemerdekaan Kosovo

Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Kosovo telah menempuh jalan terjal untuk menempuh kemerdekaannya. Usaha pertama pada tahun 1990 gagal karena diserbu Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dengan gerilyawan Kosovo atau KLA ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-besaran. NATO yang dipimpin oleh Amereka Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Kosovo kemudian berada di bawah perlindungan PBB dan NATO, usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia. Serbia sangat marah terhadap Amerika yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil pulang duta besarnya yang bertugas di Amerika.

Pemerintahan dan Politik di Kosovo

Berkembang sistem hukum yang berdasarkan jangka waktu mantan utusan Khusus PBB Martti Ahtisaari yaitu rencana untuk kemerdekaan Kosovo diawasi, sebelum menerima yurisdiksi wajib ICJ (International Court of Justice/Mahkamah Keadilan International).

Cabang Eksekutif

• Kepala Negara: Pejabat Presiden Jakup Krasniqi (sejak 27 September 2010)
• Kepala pemerintahan: Perdana menteri Hashim Taci (sejak 9 Januari 2008)

Kabinet menteri ini dipilih oleh Majelis Kosovo. Pemilihan bagi presiden yaitu dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh Majelis Kosovo; pemilu terakhir diselenggarakan pada tanggal  9  Januari  2008.

Cabang Legislatif

Kosovo merupakan majelis nasional unikameral di dalamnya ada 120 kursi, 100 kurs yang dipilih secara langsung, 10 kursi dijamin untuk Serbia etnis, 10 kursi dijamin untuk etnik minoritas lainnya, dan anggota dapat memegang masa jabatan selama empat tahun.

Yudisial

Kosovo  mempunyai  tiga  sistem  pengadilan  yaitu,  mahkamah  agung, pengadilan listrik, dan pengadilan kota. Konstitusi Kosovo menyatakan bahwa mahkamah agung Kosovo merupakan  otoritas  yudisial  tertinggi dan  menyediakan  Kosovo  Judisial  (KJC),  yaitu pengadilan yang berwenang mengusulkan calon presiden atau menunjukkan dan mengangkat kembali sebagai hakim dan jaksa, sedangkan KJC juga bertanggung jawab atas keputusan pada promosi dan mahkamah agung dan hakim pengadilan distrik harus dari komunitas non-mayoritas.