Partai Persatuan Pembangunan telah sukses menggelar Muktamar IX yang dilaksanakan dengan sistem zonasi dari berbagai daerah dan berpusat di Makassar, hal ini dilakukan untuk menghindari cluster baru penyebaran covid-19, muktamar dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual langsung dari Istana Bogor Jumat, 18 desember 2020. Suksesi kepemimpinan ketua umum sebelumnya, Romahurmuzy yang dilanjutkan oleh Plt. Ketua Umum Suharso Monoarfa telah dianggap sudah melewati badai yang membuat partai berlambang ka’bah ini terombang-ambing melewati badai pemilu 2019. Meskipun begitu, PPP tetap mempertahankan suaranya hingga lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4%.
Sebelumnya, nama Sandiaga Salahuddin Uno sempat santer akan menjadi kandidat Ketua Umum PPP pada muktamar ke IX, bukan hanya Sandi, nama Khofifah Indar Parawansa pun masuk bursa calon ketua umum PPP. Namun, dalam pergelaran muktamar, 2 nama mengerucut, yaitu: Suharso Monoarfa yang tak lain plt ketua umum PPP saat ini dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, cucu KH. Maimun Zubair.
Pada detik-detik berjalannya muktamar, Taj Yasin Maimun tak terdengar kabar untuk maju karena terganjal ketentuan pencalonan ketua umum yang mensyaratkan pernah menjadi pengurus DPP atau ketua DPW sekurang-kurangnya satu periode, alhasil tidak ada nama lain yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PPP selain Suharso Monoarfa. Hingga akhirnya muktamar ‘anget-anget panas’ ini sah memilih Suharso Monoarfa secara aklamasi untuk melanjutkan kepemimpinan PPP 2020-2025.
Masa depan Ka’bah PPP
Dalam pidatonya, Suharso Monoarfa mengibaratkan dirinya sebagai ‘pengaduk gelas’. “Apabila di dalam gelas kita akan gunakan untuk meminum teh, bagaimana rasa teh itu mau manis, lebih pahit, lebih manis, sedang-sedang saja, atau digin, itu ditentukan oleh pemilik gelas. Insya Allah saya hanya akan berperan sebagai pengaduk, kepada keluarga besar PPP, Suharso mempersilakan pengaduk itu digunakan semestinya dan sebaik-baiknya. “Sehingga bisa mendapatkan minuman yang paling pas, yang menyehatkan, dan mengantarkan kita memenangkan Pemilu 2024,” kata Suharso dalam pidatonya.
Tantangan besar PPP memang banyak, salah satunya adalah mengembalikan kejayaan PPP seperti halnya pada tahun 1999, pemilu 1999 PPP meraih suara sebanyak 11.329.905. Pemilu 1999 juga kerap disebut-sebut sebagai masa gemilang partai berlambang kabah ini. Setelah itu, suara PPP terus menurun. Di Pemilu 2019, PPP hanya meraih 6,3 juta suara atau 4,52 persen. Angka ini mepet dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Adapun jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat hanya 19 kursi, menurun dari hasil Pemilu 2014 sebanyak 39 kursi.
PPP dan Millenial
Bukan hanya itu saja, daya tarik PPP terhadap millennial masih rendah, stigma bahwa PPP adalah partai ‘orang tua’ masih melekat erat, hal ini bisa menjadi sebuah ancaman regenerasi kader dan pengurus partai itu sendiri. Keterlibatan millennial jangan hanya dimanfaatkan sebagai ‘kader baru’ saja, melainkan juga diberi akses untuk belajar langsung bagaimana mengelola organisasi partai politik dengan dijadikannya millennial sebagai pengurus partai atau minimal pengurus sayap partai yang notabene untuk menjaring kader-kader baru, jika hal ini diterapkan, PPP memiliki daya tarik tersendiri dimata millennial yang saat ini ada yang melek dan peduli terhadap politik saja sudah untung-untungan apalagi bersedia menjadi kader dan pengurus partai.
Masih banyak millennial yang potensial untuk menduduki sejumlah posisi dalam partai politik atau organisasi kepemudaan partai, jika organisasi kepemudaan partai diisi oleh orang-orang yang sudah berangkat dan melewati masa mudanya, esensi organisasi kepemudaan itu sudah hilang dengan isinya orang-orang yang sudah tidak muda lagi. Maka, sudah nyaris tidak pantas jika disebut sebagai organisasi kepemudaan.
Suharso Monoarfa menjawab hal ini dengan menargetkan agar bisa menghadirkan influencer dan memberikan akses kesempatan ada keterlibatan lintas generasi di internal PPP, mulai dari generasi X generasi milenial, hingga generasi Z. “Biar kita demonstrasikan pada publik Indonesia bahwa regenerasi PPP sesungguhnya terbentuk. Itulah saya kira secara ringkas apa yang akan kita lakukan bersama,” ujarnya.
PPP sebagai partai warisan ulama ini tentu tidak ingin masuk dalam elektoral treshold dan semakin ditinggal konstituennya. Sudah saatnya PPP menjadikan pemilu terakhir dengan perolehan kursi yang sangat merosot tajam, menjadi titik kritis untuk melakukan langkah-langkah progresif dan populis. Dengan mempertajam visi dan misi PPP sebagai pembawa dan pemersatu aspirasi ummat Islam setidaknya PPP sebagai partai Islam masih akan memperoleh dukungan dan simpati yang luas pada Pemilu mendatang.
Setidaknya paska Pilkada 2020, tahun 2021 partai poiitik mulai menyiapkan diri untuk segera menyambut Pemilu 2024. Setidaknya ada tujuh tantangan partai di masa mendatang.
Pertama, memburuknya citra partai politik menyusul terlibatnya sejumlah politisi dalam berbagai persoalan hukum dan sering tidak sejalannya fungsi representasi dewan dengan kehendak konstituen.
Dampaknya, muncul tantangan kedua, yakni delegitimasi keberadaan partai politik dalam berbagai jabatan publik. Padahal, berdasarkan UU Parpol tentang Partai Politik, telah menjamin bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.
Tantangan ketiga, adalah semakin massifnya keberadaan politik berbiaya tinggi (transaksional) yang berakibat pada berubahnya demokrasi Pancasila menjadi praktik politik uang. “Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang,”.
Kemudian, tantangan keempat, politik kosmetika berbasis media, yakni partai-partai politik akan lebih bersolek memperebutkan pemberitaan media massa daripada berebut menyentuh hati rakyat.
Ini akan menjadikan kontestasi politik nir nilai karena bertarung di ruang hampa. Para pemimpin politik tidak jelas jungkir-balik untuk menarik perhatian siapa, apalagi jika media miliknya.
Tantangan kelima, adalah personalisasi versus institusionalisasi partai politik seiring dengan dilema antara kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan transformatif.
Tantangan keenam, bagaimana membawakan partai politik lebih berselera anak muda, karena sepertiga pemilih pada pemilu 2024 yang akan datang adalah usia 30 tahun ke bawah.
Kemudian, tantangan ketujuh, akibat berkembangnya piranti telekomunikasi berimplikasi pada informasi politik yang semakin lateral, semakin ke pinggir, yang menjadikan keputusan politik harus dibuat semakin transparan kalau tidak ingin ditinggalkan oleh pemilih.
Untuk menjawab semua itu, partai politik perlu menyiapkan kader partai untuk duduk di bangku legislatif. eksekutif dan yudikatif melalui jenjang pendidikan pengkaderan kepartaian.
Kader partai dan pengurus harus memiliki 5 modal utama yakni loyalitas, integritas, kapasitas, elektabilitas dan akuntabilitas. Loyalitas adalah apakah seorang kader mempunyai Integritas. Partai-partai politik harus membuka diri terhadap kader baru.
Pada masa Orde Baru kader-kader PPP banyak setelah itu keluar saatnya mereka diajak kembali ke PPP. Kita harus memaafkan dan membuka diri terhadap tokoh tokoh yang pernah masuk PPP. Karena itu kita perlu menggalang silaturahmi dengan pihak manapun agar partai ini menjadi besar.
Kedua, terkait dengan kapasitas kalau masuk baik duduk di DPR , DPRD I dan DPRD II harus disesuaikan dengan pengalaman dan pengetahuan dari kader. Partai harus jeli dan cermat menempatkan kader pada posisi yang tepat, the right man, in the right place.
Yang ketiga, elektabilitas. Seorang kader harus mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Minimal dari lingkungan keluarga, sekamar, sedapur. Selanjutnya mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, sesumur. Untuk itu perlu identifikasi tokoh-tokoh yang ada disekitarnya agar bisa ditarik ke PPP untuk bisa membesarkan PPP.
Yang terakhir yakni akuntabilitas, yakni melaksanakan visi dengan baik dan benar untuk kepentingan rakyat dan pemilihnya. Bicara syiar dakwah, kita tidak saja dengan harta dan jiwa namun juga tenaga dan fikiran, wal amwal wal anfus.(***) Aji Setiawan,ST adalah Wakil Sekretaris DPC PPP Kab Purbalingga-Jawa Tengah ,Penulis tinggal di Purbalingga-Jawa Tengah
No responses yet