Islamisasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Mengikuti pernyataan Jokowi tentang pernyataan Macron yang dianggap menghina Islam mengingatkan saya lagi pada tulisan Ashutosh Nagda, Maret 2020. Tulisan itu cukup meyakinkan untuk mengatakan Pemerintah Indonesia di era Jokowi mengembangkan islamisasi kebijakan luar negeri untuk isu-isu terkait agama, khususnya Islam.

Memang masih ada pertanyaan mengenai seberapa jelas dan kuat ia menguraikan maksud islamisasi itu. Sekurang-kurangnya, Nagda menyebut islamisasi sebagai penggunaan identitas keislaman dalam penyikapan terhadap isu-isu luar negeri.

Sikap Jokowi terhadap kasus Macron adalah bagian dari usaha memberi pesan tegas kepada publik Islam bahwa pemerintah peduli terhadap kepentingan umat Islam, baik dari kalangan moderat hingga konservatif sekaligus.

Menariknya peneliti Institut Perdamaian dan Kajian Perdamaian India itu posisi itu tumbuh tidak sejak awal pemerintahan Jokowi, melainkan setelah melihat tekanan kuat lewat kasus Ahok, gerakan 212, hingga berlanjut menjelang pemilihan dirinya untuk kali kedua. Gelombang ini betul-betul menjadi pemandangan yang membuat Jokowi dan kekuatan pendukungnya tak enak tidur.

Islamisasi kebijakan luar negeri seperti yang tampak dalam sikap Indonesia atas kasus Rohingya Myanmar, Uighur Tiongkok, dan India, menurutnya bukan orisinil kebijakan luar negeri dalam “dokumen resmi pemerintah”. Perubahan ini terjadi sebagai, Nagda menyebut, dampak cipratan (spillover effect) politik dalam negeri tadi.

Bagaimana dampak islamisasi kebijakan luar negeri ini memang masih harus dilihat. Mungkin saja ia berguna untuk menenangkan bobot tekanan dari kelompok islamis yang tak mendukung Jokowi. Tetapi apakah betul-betul meredakan tekanan memang masih jadi pertanyaan.

Islamisasi ini pada titik tertentu akan membawa Jokowi pada situasi sulit manakala berhadapan dengan kepentingan negara-negara yang punya pengaruh bagi Indonesia. Nagda misalnya melihat ada yang berbeda antara sikap Indonesia atas kasus Uighur dengan Rohingya.

Hal lain lagi yang mungkin akan membuat Jokowi menghadapi kesulitan untuk berani menentang arus dengan publik Islam dalam negeri, utamanya kelompok konservatif.

Kalimulya, 5 November 2020