Dengan cara apakah rakyat bisa menilai apakah seorang presiden berhasil atau gagal —melanggar atau melawan — ?
Jangan salahkan Jokowi, sebab ia hanya kurban dari sistem demokrasi yang buruk—
*^^^^*
Reformasi adalah masalah— ia hanya sebuah janji bukan solusi. Negara tanpa haluan. Berjalan sesuai selera penguasa. Reformasi memberi peluang yang luas terhadap presiden untuk berkuasa penuh bahkan menjadi Diktator otoriter. Dr Mochtar Mas’oed menyebut politik sebagai panglima. Sebab semua berpikir politis bahkan ulama sekalipun.
Presiden bertanggungjawab kepada rakyat —- dengan cara apa, kapan, dimana, tidak ada aturan dan tidak ada lembaga tertinggi yang berkewenangan. Reformasi telah menghapus semua tanpa sisa.
Jadi Ini bukan soal Jokowi atau siapapun presidennya ini murni soal sistem ketatanegaraan yang sangat buruk karena sarat kepentingan. Bukan ‘negara boeat semoea’ seperti di idamkan Ir Soekarno kala itu tapi justru berbalik menganut kebebasan tanpa batas. Negara kelompok kepentingan. Sebab yang menyusun sistem ketata negaraan saat reformasi bukan negarawan tapi politisi bernalar cekak yang dibelit kepentingan perut dan ambisi poitik.
*^^^*
Lihat saja ketika UUD 1945 sudah diamandemen — maka negara proklamasi sesungguhnya sudah bubar karena fundamen pokoknya sudah diubah bahkan dirobohkan. Ini dosa besar reformasi saya bilang. Dengan tidak menunjuk pada orang. Inikah buah reformasi itu?
Pilihan langsung dengan model One man one vote jelas melawan demokrasi Pancasila yang menganut prinsip musyawarah sebab voting adalah jalan terakhir ketika musyawarah gagal mencapai mufakat.
Negara tanpa haluan — sudah jelas benar menuju sistem Liberal-Diktator. Problem besar demokrasi liberal di Indoenesia. Pada situasi negara tanpa haluan saya tak percaya pada politisi sebab ia adalah seburuk buruk rupa. Ia hanya bicara tentang perut dan kepentingan kelompoknya— nasihat Niccolo Machiavelli pada para pangeran muda Italia kala itu. Maka halalkan semua cara untuk mencapai tujuanmu ia melanjutkan dalam buku le Principe yang fenomenal.
*^^^*
Dekrit kembali ke UUD 45 adalah keharusan — sebab reformasi telah gagal. Korupsi kolusi dan nepotisme makin menggurita — kesejahteraan dan keadilan makin jauh dari harapan. Kesenjangan makin meluas. Kapitalisasi terus mendominasi. Hegemoni ras terlihat mengerikan. Ancaman dis-intergrasi bangsa tak terelakkan.
Yang didapat hanya riuh di bilik suara saat bitingan. Demokrasi tanpa ruh—-jangan salahkan Jokowi kenapa ia nglantur, sebab ia hanya kurban dari sistem demokrasi yang buruk buah reformasi yang dibanggakan itu —-
No responses yet