5 Hal yang Khas dalam Tradisi Penetapan Hukum di Lingkungan Pesantren

0
470

Oleh A. Khoirul Anam

Kajian Sabtu 6 Mei 2018 kali ini mengangkat tema taqrir jama’i. “Taqrir” berarti penentuan atau penetapan hukum Islam. Sementara jama’i berarti bersama-sama atau kolektif, maksudnya pelaksanaan taqrir itu dilakukan secara kolektif oleh para ahli fiqih.

Sebenarnya, taqrir jama’i ini adalah salah satu metode penentuan hukum Islam dalam bahtsul masail NU yang bermakna “tarjih” atau metode pemilihan pendapat yang paling kuat diantara beberapa pendapat yang ada jika terjadi perbedaan.

Metode ini punya penjelasannya sendiri yang dirumuskan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 1992, kemudian disempurnakan pada Munas Alim Ulama di Surabaya 2006, disempurnakan lagi pada Muktamar NU di Makassar 2010 dan terakhir dirumuskan secara lebih detil dalam Munas Alim Ulama NU di Mataram 2017.

Artikel ini tidak akan membahas tema taqrir jama’i secara lebih spesifik karena akan dibahas oleh narasumber yang lain. Selain itu sesungguhnya sebagai sebuah metode, taqrir atau tarjih ini tidaklah “khas” dalam kajian hukum Islam.

Sesuai dengan  target kajian kali ini untuk memaparkan “metodologi khas ulama Nusantara” dalam penetapan hukum Islam, artikel ini akan mengembalikan istilah taqrir jama’i pada definisinya yang lebih umum di atas yang mendekati definisi “bahtsul masal”.

Nah bahtsul masail inilah metode penetapan hukum Islam yang khas, dan akan dipaparkan lebih lanjut bahwa salah satu kekhasan bahtsul masail adalah selalu dilakukan secara koektif (jama’i).

Asal Muasal Bahtsul Masail

Bahsul masail atau istilah panjangnya bahtsul masa’il diniyyah atau berarti pembahasan masalah-masalah keagamaan adalah forum pembahasan hukum Islam di lingkungan pesantren dan kemudian diadopsi dalam permusyawaratan NU.

Menurut KH Sahal Mahfudh, sebenarnya bahtsul masail ini adalah bentuk istimbat atau ijtihad ala pesantren, hanya saja orang pesantren enggan memakai istilah itu karena identik dengan tingkat kepakaran tertentu yang terlalu ‘wah”. Selain itu, istimbath atau ijtihad lebih bersifat personal, sementara bahtsul masail lebih bersifat kolektif atau jama’i.

Makanya di lingkungan pesantren atau NU, kalaupun kata istimbath dipakai ia selalu dilekatkan dengan istilah jama’i menjadi istimbat jama’i yang berarti penggalian hukum Islam secara kolektif. Sementaara kata ijtihad dinilai terlalu elit karena identik dengan keberadaan para mujtahid sekelas imam madzab empat yang menjadi panutn umat Islam sedunia. Jadi peristilahan bahtsul masail adalah bentuk tawadlu’nya orang pesantren.

Tradisi berdebat atau berdiskusi mengenai masalah-masalah kegamaan susah lumrah dilakukan oleh para kiai pesantren semenjak lama, bahkan sebelum NU lahir. Diskusi juga sudah dilakukan secara tertulis; para kiai saling berbalas tulisan. KH Sahal Mahfudh menemukan dokumen dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima’ Nahdlatul Oelama) yang disimpan di kediaman KH. Abdul Hamid, Kendal.

Buletin ini menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Misalnya KH. Mahfud Salam (ayah Kiai Sahal) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak dan sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.

Lagi, KH Abdurrahman Wahid juga mengungkapkan perbedaan pendapat antara KH Hasyim Asy’ari dengan KH Fakih Maskumambang Gresik mengenai keberadaan alat musik kentongan yang dipukul menjelang adzan. Kiai Hasyim melarang, sementara Kiai Fakih memperbolehkan. Perdebatan ini juga dilakukan dengan media tulisan dan saat ini terdokumentasikan oleh keluarga KH Aziz Masyhuri Jombang.

Nah bahtsul masail yang dimaksud dalam tulisan ini dan tentunya tradisi penetapan hukum Islam yang menjadi tradisi sampai sekarang bukan perdebatan antar kiai melalui media tulisan seperti itu, tapi sebuah forum pembahasan hukum Islam yang dilakukan oleh sejumlah ahli di bidang fikih.

Jadi yang khas dalam bahtsul masail dan akan diungkapkan lebih dalam nanti adalah pembahasan masalah keagamaan ini selalu dilaksanakan secara kolektif dalam sebuah forum forum yang beranggotakan para ahli fiqih.

Persoalan hukum yang dibahas dalam bahtsul masail merupakan persoalan yang berkembang atau ditanyakan oleh masyarakat baik terkait persoalan ibadah, munakahat, mua’amalah, sampai siyasah. Meskipun tidak selalu merujuk kepada kitab-kitab yang spesifik fiqih atau hukum Islam, pertanyaan dan jawaban yang diajukan dalam bahtsul masail tersebut hampir selalu bermuara pada persoalan hukum Islam; mengenai yang boleh atau yang tidak; yang haram atau yang halal, yang wajib, sunnah, mubah atau makruh.

Cukup susah diketahui sejak kapan forum bahtsul masail ini ada, namun asal muasal forum ini bisa didekati dari keberadaan “kelas musyawarah” di pesantren. Kelas musyawarah adalah kelas lanjutan untuk para santri senior atau ustadz yang sudah mencapai jenjang pendidikan tertentu, atau sudah menguasai beberapa kitab tertentu.

Berbeda dengan model sorogan, bandongan atau halaqah, di kelas musyawarah ini sudah tidak ada lagi belajar mengajar tetapi diskusi masalah-masalah keagamaan aktual (masail diniyyah al-waqi’iyyah) yang berkembang di masyarakat atau masalah-masalah keagamaan yang diajukan oleh anggota kelas khusus ini.

Di Pesantren Tebuireng misalnya, seperti diungkapkan Zamakhsyari Dhofier dan Choirul Anam, kelas musyawarh ini dipimpin langsung oleh KH Hasyim Asy’ari. Anggotanya antara lain KH Wahab Chasbullah, KH Manaf Abdul Karim (kelak mendirikan pesantren Lirboyo), Kiai Abbas Buntet Cirebon dan Kiai As’ad Syamsul Arifin Situbundo.

Kelas Musyawarah ini kemudian diadopsi oleh KH Wahab Chasbullah sebagai sistem permusyawaratan NU. Jadi pada mulanya permusyawaratan NU adalah bahtsul masail itu sendiri, kemudian dalam perjalanan selanjutnya forum ini menjadi bagian saja dalam permusyawaratan NU selain pembahsan yang lain terkait masalah keorganisasian secara lebih praktis dan soal-soal kenegaraan yang lebih bersifat taktis.

Jadi ada beberapa komisi dalam permusyawaratan NU (Munas atau Muktamar), sementara forum bahtsul masail adalah salah satunya.

Berikutnya pada Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta pada 1989, NU merasa butuh untuk membuat perangkat khusus yang menangani bahtsul masail, yang dinamakan Lajnah Bahtsul Masail yang kemudian menjadi Lembaga Bahtsul Masail pada 2006.

Meskipun demikian, lajnah atau lembaga ini hanya berfungsi sebagai panitia yang menyiapkan draft pembahasan dan memimpin forum. Jadi kekhasan bahtsul masail berikutnya yang aka dipaparkan lebih lanjut, forum ini tidak bukanlah majelis yang beranggotakan tetap, sebagaimana dewan fatwa, tetapi beranggotakan para ahli fiqih yang berasal dari pesantren-pesantren atau perwakilan NU daerah-daerah.

Sebagai sebuah forum ilmiah, metode atau manhaj dalam bahtul masail belum final. Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 membahas dan merumuskan keputusan mengenai sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail atau membicarakan aspek metodologis dalam forum ini, yang antara lain menghasilkan keputusan mengenai metode ilhaqul masail bi nadhairiha dan taqrir jama’i. Rumusan ini dibahas dan terus disempurnakan dalam Muktamar atau Munas Alim Ulama NU berikutnya.

Dari sisi materi pembahasan, misalnya pada muktamar NU di Lirboyo pada 1999, bahtsul masail tidak hanya membahas persoalan-persoalan waqiiyah atau kasus aktual berkaitan dengan hukum \Islam, tetapi juga persoalan-persoalan tematik mengenai isu atau tema tertentu seperti soal demokrasi dan kepemimpinan yang tidak mesti bermuara pada tanya jawab hukum.

Kemudian dimulai pada Muktmar NU di Solo 2004, forum bahtsul masail diperluas menjadi tiga komisi. Selain waqi’iyah, juga ada bahtsul masail diniyah maudluiyah atau kajian tematik tadi dan qonuniyah yang terkait dengan draft atau konten perundang-udangan di Indonesia.

5 Kekhasan Bahtsul Masail

Sebagai sebuah metode penetapan hukum Islam, bahtsul masail ini mempunyai beberapa kekhasan, sedikitnya lima hal yang khas, dua diantaranya telah disinggung di muka. Pertama, bahtsul masailselalu diadakan dalam secara kolektif (jama’i) dalam sebuah forum diskusi. Jadi hukum Islam di lingkungan pesantren ditentukan oleh para ahli fiqih dalam jumlah tertentu, bukan difatwakan oleh perseorangan.

Perumusan secara kolektif ini sangat menarik kalau kita bandingkan dengan keberadaan kiai atau pemimpin pesantren yang mempunyai tiga otoritas sekaligus: pemimpin ritual/ibadah, pemimpin spiritual, dan pemimpin sosial/suku. Sementara untuk penentuan hukum tidak dilakukan oleh kiai sendiri, tetapi diserahkan kepada tim ahli dalam forum bahtsul masail, dimana seorang kiai bisa terlibat di dalamnya. Jadi di lingkungan pesantren, kiai hampir tidak pernah memosisikan diri sebagai mufti yang mandiri.

Otoritas keulamaan (fiqih) itu tidak selalu diperankan oleh satu orang. Kecuali untuk urusan konsultasi yang bersifat pribadi dengan jamaah atau masyarakat yang menanyakan persoalan hukum kepada kiai, persoalan hukum Islam dibicarakan dalam forum diskusi yang bernama bahtsul masail.

Kedua, penentuan hukum Islam dalam bahtsul masail tidak langsung merujuk kepada dua sumber utama agama Islam, Al-Qur’an dan hadits, tapi merujuk kepada teks kitab kuning atau kutubut turats yang telah ditulis oleh para ulama. Persoalan ini terkait dengan keengganan kalangan pesantren untuk masuk kawasan “ijtihad” yang menduduki tingkat keulamanan sangat tinggi.

Pernah diusulkan bahwa setiap keputusan batsul masail harus menyertakan kutipan Al-Qur’an dan hadts terlebih dahulu baru menyertakan kutipan pendapat para ulama dalam kitab kuning. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh para kiai pemuka bahtsul masail.

Bahkan pernah ditegaskan bahwa berhukum langsung dengan Al-Qur’an dan hadits tanpa memerhatikan kitab fiqih yang ada itu tidak benar serta sesat dan menyesatkan. Mengutip peringatan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi:

ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضال مضل سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعمل والعدالة والإطلاع

Pilihan untuk tidak merujuk langsung kepada Al-Qur’an dan hadits ini cukup beralasan karena semboyan “kelompok pemurnian” untuk “kembali kepada Al-Qur’an dan hadits” ini sangat beresiko terjadinya kesalahan apalagi jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memenui persyaratan ijtihad yang ketat, terutama bagi orang yang hanya memahami sumber utama hukum Islam itu dari teks terjemahan.

Merujuk langsung kepada \Al-Qur’an secara tekstual apalagi tidak dilengkapi dengan keilmuan yang memadai juga bisa memicu kesalahpahaman, misalnya ketika memahami ayat tentang jihad. Sementara merujuk kepada teks kajian ulama selain “aman” dari kesalah pahaman, juga tidak akan menimbukan gejolak karena sumber hukum Islam telah telah melalui serangkaian kajian yang mendalam, “mengendap” di dalam kitab, dan telah diamalkan secara praktis oleh masyarakat.

Keengganan untuk mengutip langsung dari Al-Qur’an dan hadits ini nanti bisa diaati ketika forum bahtsul masail merumuskan satu metode penetapan hukum yang dinamakan Ilhaqulmasail binadzairiha. “Ilhaq” adalah padanan dari qiyas. Jika qiyas adalah menyandingkan masalah hukum baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur’an dan hadits, maka ilhaq ini menyandingkan masalah baru dengan produk hukum yang sudah ada, tidak langsung ke Qur’an -hadits. Sebenarnya metode ini telah dipraktikkan sebelum Munas Lampung 1992 ketika pertama kali metode ini dirumuskan.

Contoh penerapan ilhaq misalnya menyamakan penyakit HIV/AIDS dan sejenisnya pada masa kini dengan penyakit kusta, penyakit berbahaya yang sudah ada pada zaman dulu dan banyak dibahas dalam kitab kuning. Soal lain misalnya menyamakan status hukum pembebasan tanah untuk memperluas bangunan masjid dengan memperluas jalan raya untuk kepentingan umum.

Ketiga, yang khas dalam bahtsul masail adalah mengkaji dan mengutip hasil kajian yang sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab kuning. Sebagian kelompok yang “nyinyir” mengatakan bahtsul masail yang serta-merta quliyyan atau mengutip pendapat yang ada tersebut sebagai aktifitas tidak kreatif.

Namun pilihan ini sebenarnya ilmiah karena dalam dunia akademis, kajian terhadap setiap persoalan harus melewati tahap “kajian terdahulu yang relevan” karena sebenarnya tidak ada persoalan atau topik kajian yang sama sekali baru. Jadi pembahasan apapun mestinya beranjak dari kajian yang sudah ada. Soal bagaimana menyikapi hasil kajian terdahulu tersebut dan bagaimana melakukan kajian lagi secara lebih mendalam itu tergantung kapasitas keilmuan para pengkaji.

Keeempat, teks yang dikutip dalam bahtsul masail selalu berbahasa Arab dan tidak harus dalam fan fiqih. Soalan ini ini memang agak rumit karena teks-teks kitab fiqih yang berbahasa Indonesia, Melayu atau Jawa tidak akan pernah dikutip dalam bahtsul masail. Sementara sejak 1940-an aktivitas menulis kitab dalam bahasa Arab oleh ulama pesantren praktis berhenti, karena berbgai faktor, termasuk upaya integrasi ke dalam bahasa nasional Indonesia.

Akhirnya persoalan-persoalan kontemporer yag dirujuk dalam bahtsul masail adalah karya-karya baru ulama Timur Tengah seperti Syekh Wahbah Zuhaili atau hasil-hasil fatwa dunia muslim yang berbahasa Arab.

Namun perlu dicatatat di sini bahwa di pesantren, bahasa Arab dalam kitab-kitab yang terpilih itu tidak sekedar bahasa percakapan tapi juga berisi ajaran-ajaran tentang hidup. Kaum pesantren pernah bereaksi keras atas sindiran Menteri Agama Mukti Ali ketika itu yang mengatakan bahasa Arab adalah juga bahasa Abu Lahab dan Abu Jahal.

Ia menginginkan bahasa Arab masuk kategori pelajaran umum bukan pelajaran Agama. Sementara kitab-kitab berbahasa Arab di pesantren bukan sekedar buku pelajaran berbahasa, tetapi juga berisi berbagai disiplin keilmuan Islam. Kitab-kitab berbahasa Arab dari Timur Tengah ini mulai masuk sebelum abad ke-19, dan semakin banyak bersamaan dengan penemuan mesin uap dan pembukaan Terusan Suez yang menyebabkan banyak ulama pesantren merantau ke Timur Tengah.

Kelima, bahtsul masail bukan dilakukan oleh tim mufti atau majelis yang beranggotakan tetap, berbeda misalnya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Komisi Fatwa MUI. Ini mengoreksi kesimpulan pengamat seperti dalam disertasi Rifyal Ka’bah di UI Jakarta (1998) dan disertasi Ahmad Zahro di UIN Yogyakarta (2004). Di tingkat nasional, forum ini beranggotakan tidak tetap, yang terdiri para ahli fiqih yang berasal dari pesantren-pesantren atau perwakilan NU dari daerah-daerah.

A. Khoirul Anam, Peneliti Islam Nusantara Center (INC), dosen Unusia Jakarta, sedang menyelesaikan S3 hukum Islam di UIN Jakarta.