Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatas dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, dan teluk Banggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Banggala barat di India, membentuk kawasan Etno-linguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna “Negara Bangla”. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka.
Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan (Pakistan Timur) yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 kilometer. Diskriminas politik, bahasa, dan ekonomi menimbulka perpecahan antara kedua sayap, yan berjuang pada meletusnya peran kemerdekaan tahun 1971 dan pendiria negara Bangladesh. Tahun-tahun setela kemerdekaan ditandai dengan kelaparan bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer.
Bangladesh memilih jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupaka salah satu segara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan tertinggi, namun pendapan perkapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari “Next Eleven” Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini.
Secara geografis, negara ini berada di Delta Gagga-Brahmaputra yang subur Bangladesh mengalami banjir angin musim tahunan, dan silon kerap terjadi.
Abad ke-20
Antara tahun 1905 hingga 1911, dilakukan usaha untuk memisahkan provinsi Benggala menjadi dua zona dengan Dhaka sebagai ibu kota zona timur. Ketika India dibagi pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis religious. Bagian barat Benggala masuk ke wilayah India, dan bagian timur bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut Benggala timur (nantinya menjadi Pakistan timur).
Pada tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala timur dengan dihapuskannya sistem zamindar feudal. Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat. Gerakan bangsa Benggali pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan barat dan timur.
Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya, dan Liga Awami muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Benggali. Mereka meminta otonomi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1966, pemimpin bergerak Sheikh Mujibur Rahman dipenjara. Ia dilepaskan pada tahun 1969 setelah meletusnya pemberontakan rakyat.
Pada tahun 1970, Siklon Bhola menyerang pantai Pakistan Timur. Siklon ini menewaskan hingga setengah juta jiwa, namun pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan parlemen, namun Sheikh Mujibur Rahman dilarang berkuasa sehingga kemarahan rakyat berbahasa Benggali semakin meningkat.
Setelah pembicaraan dengan Mujib, presiden Yahya Khan menangkapnya pada tanggal 26 Maret 1971, dan melancarkan operasi Searchliht. Target utama operasi tersebut adalah kaum intelektual dan orang Hindu. Operasi ini menewaskan banyak orang.
Sebelum ditangkap, Syeikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kota, India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar, distrik Kustia, Pakistan Timur, pada tahun 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai perdana menteri pertamanya.
Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama Sembilan bulan. Mukti Bahini (Tentara Pembebasan) melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan, Perjuangan kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971, dengan 90.000 orang ditawan oleh India. Jatiyo Smriti Soudho didirikan untuk mengenang korban perang kemerdekan Bangladesh. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer dengan Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awam mendapatkan suara terbanyak.
Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974 pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis atau partai melalui BAKSAL yang baru dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan kebanyakan anggota keluarganya dibunuh.
Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan partai nasionalis Bangladesh (PNB). Kekuasan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussain Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran.
Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Isteri Zia, Khaleda Zia, memimpin partai nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum 1991 dan menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wejed (putri Mujib) memenangkan pemilu 1996, namun kalah kepada partai nasionalis Bangladesh pada tahun 2001.
Pada 11 Januari 2007, setelah tejadinya kekacauan politik, pemerintahan pemelihara (caretaker) ditujukan untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajarela di Bangladesh. Pemerintah pemelihara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil dan anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Shikh Hasina Wejed memenangkan pemilu dan diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada 6 Januari 2009.
Konstitusi
Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden ialah kepala negara, kedudukannya banyak diisi dengan menghadiri upacara kemerdekaan. Kendati pemerintahan sesungguhnya dipegang oleh perdana menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Kekuasaan presiden bertambah masa jabatan pemerintahan pemelihara.
Pemerintahan pemelihara bertanggung jawab dan mengendalikan tradisi menuju pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan pemelihara haruslah non-partisan dan memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem ini pertama kali dipraktekkan pada 1991 dan dilembagakan pada 1996 sebagai amandemen ke-13 dari konstitusi.
Perdana menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden dan harus menjadi anggota parlemen, memimpin kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri atau para menteri yang dipilih oleh perdana menteri dan diangkat oleh presiden. Parlemen unikameral Bangladesh, Jatiyo Sanghad, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak dari konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatanya selama 5 tahun. Hak pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya menginjak 18 tahun.
Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami empat belas amandemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat oleh parlemen yang merupakan turunan dari konstitusi Badan Peralihan Tertinggi ialah Mahkamah Agung. Hakim agung diangkat oleh presiden. Institusi peradilan yang menegakan hukum di Bangkadesh lemah Pemisahan peradilan dari pemerintahan dilakukan pada 1 November 2007. Diperkirakan emisahan ini akan memuat badan peradilan menjadi lebih kuat. Hukum di Banglades banyak berdasarkan pada hukum adat Inggris, namun hukum privat seperti pernikahan dan
barisan berdasar pada yang termaktub dalam kitab suci, sehingga lingkup agama satu bisa jadi berbeda penegakan hukumnya dengan lingkup agama lainnya.
Dua partai utama di Bangladesh ialah Partai Nasionalis Bangladesh (PNB) dan Liga Awami. PNB bersekutu dengan partai Islam seperti Jamaat-e-Islam Bangladesh dan Islam Oikya Jote, sedangkan Liga Awami bersekutu dengan partai kiri dan sekuler. Pemain penting lainya ialah partai Jatiya, dikepalai oleh mantan penguasa militer Ershad. Persaingan Liga Awami-BNP telah memuncak dengan terjadinya demonstrasi, kekerasan, dan pembunuhan. Poitik mahasiswa khususnya, kuat di Bangladesh, peninggalan dari masa gerakan pembebasan. Hampir semua partai memiliki sayap mahasiswa aktif dan mahasiswa telah dipilih ke parlemen.
Dua partai Islam, Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB) dan Jamaat-ul- Mujahideen Bangladesh (JMB) yang dianggap radikal, dilarang pada Februari 2005. Beberapa serangan bom berskala kecil yang terjadi sejak 1999 diduga dilakukan oleh kedua kelompok tersebut. Anggota partai yang dicurigai sebagai pelaku ditahan. Pemerintah Bangladesh dipuji oleh pemimpin dunia akan posisi anti terorisnya yang kuat.
Agama di Bangladesh
Dua agama di Bangladesh adalah Islam (89,7%) dan Hindu (9,2%). Aliran Islam yang paling banyak dianut adalah aliran Sunni, sementara sisanya adalah Syiah, Ahmadiyah, atau Sufi. Mayoritas kelompok Bihari menganut aliran Islam Syiah. Kelompok Agama lain adalah Buddha (0.1% kebanyakan Theravada), Kristen (0.3%, kebanyakan Katolik Roma), dan animisme (0.1%).
Bangladesh adalah negara Muslim terbesar ke-4 setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Islam merupakan agama negara tetapi agama lain juga boleh dianut. Perserikatan Bangsa- bangsa telah mengakui negara ini sebagai negara Islam yang demokratis dan demokrat.
No responses yet