Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041 telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo. RIPP Papua tersebut berlangsung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan diselaraskan dan disinkronkan dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). RIPP diharapkan menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Papua, Menteri/kepala lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MPR, DPRP, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat.
Menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.SP, dengan keluarnya Perpres ini, Pemerintah telah menunjukkan terus kesungguhan untuk menyukseskan program percepatan Papua. Selain regulasi diperlukan juga kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Untuk percepatan pembangunan Papua, perlu dukungan dari semua pihak secara optimal. Visi percepatan pembangunan Papua adalah terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk itu akan dijalankan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Pintar dan Papua Produktif. Papua Sehat diarahkan dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudiyakan hidup sehat dan bersih di masyarakat. Papua Pintar diarahkan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama. Dan Papua Produktif diarahkan untuk Meningkatkan kompetensi, kreativitas, ekonomi lokal yang berdaya saing.
“Terdapt enam strategi dalam percepatan pembangunan wilayah Papua yaitu peningkatan pelayanan dasar, penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, penataan pelakasanaan otonomi khusus, penguatan konektivitas, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan koordinasi kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua”, tandas tokoh yang pernah berkiprah di BAPPENAS tersebut.
Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu penggerak inovasi dan Litbang kota Jayapura, Yan Pieter Yansip yang menyatakan perlu adanya kolaborasi dalam pembangunan Papua menuju 2041. Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, perlu ada komitmen pemerintah pusat yang terkait dengan tata kelola pemerintahan untuk melakukan reformasi birokrasi dan pemdampingan untuk pembinaan SDM aparatur di Papua. Selain itu, perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan dan pembinaan SDM (untuk kelembagaan terutama Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi harus menjadi BRIDA).
“Inovasi terus menerus dibutuhkan dan evaluasi dan pengawasan secara melekat kepada semua pihak yang terlibat juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.”jelas birokrat yang cukup aktif berdialog dengan stakeholder di Papua.
Sarjana Tehnik Arsitektur sekaligus ekonomi tersebut juga mengingatkan kepada warga Papua bahwa riset dan inovasi merupakan solusi yang adaptif untuk penyelesaian atau percepatan pembangunan di Papua.
“Sebagai contoh riset dan inovasi terhadap sagu yang menjadi bahan makanan pokok di Papua dan banyak tumbuh di Papua. Sagu dapat dijadikan produk unggulan Indonesia dari Papua dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua,” tandasnya
Sedangkan cendekiawan muslim Indonesia dan akademisi UIN Jakarta, Prof. Dr. Amany Lubis, MA menyatakan bahwa hingga saat ini, perempuan Papua yang menduduki jabatan publik masih minim sehingga peran perempuan Papua untuk mendorong percepatan pembangunan Papua masih kurang. Karena itu, untuk keluar dari situasi tersebut maka diperlukan peningkatan (perbaikan) SDM perempuan Papua dari segi pendidikan dengan konsep pendidikan multikulturalisme sehingga semakin besar peluang untuk keterlibatan mereka dalam kebijakan di Papua. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan kesempatan di sektor pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa asli Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Dengan pendidikan multikultural, sikap toleransi yang dimiliki orang Papua tetap menjadi karakteristik utama.
“Karena itu, mari kita jaga persaudaraan dan keutuhan NKRI, saling menghargai, saling membantu dalam gotong royong, menjalankan ajaran agama, serta membangun nilai kemanusiaan dengan cinta kasih.” jelas tokoh perempuan yang juga pengurus MUI Pusat dan mufti UEA tersebut pada Webinar Accelerating The Development of Papua: Road Map to 2041 (25/07)
No responses yet