Ada pertanyaan di grup medsos dengan menyodorkan data majalah Muhammadiyah Kota Gede tahun 1934 yang berjudul Halal Bihalal. Juga ditunjukkan data naskah kuno ajaran Walisongo tentang halal bihahal.

Poin pertanyaannya adalah apakah data pada  poin satu di atas tidak bertentangan dengan apa yang ditulis di buku “Tambakberas: Menelisik Sejarah, Memetik Uswah” tentang Mbah Wahab dan halal bihalal?  Jawaban saya, “Tidak.”

Dalam buku Tambakberas di atas dikutip tulisan Sunarto Prawirosujanto bahwa sekitar tahun 1935 1936 ada penjual martabak yang untuk menarik perhatian dengan berteriak, “Martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal” Akhirnya perkataan halalbehalal atau alalbalal menjadi populer di kalangan masyarakat Solo. Untuk selanjutnya ketika masyarakat sekitar Solo pergi ke Sriwedari di hari Lebaran disebut berhalalbalal.

Istilah yang mirip di atas semakin mempunyai makna penting bagi persatuan para tokoh dan pemimpin NKRI serta umat Islam setelah diformulasi oleh Kiai Wahab Chasbullah dengan istilah halalbihalal. Syahdan, setelah merdeka, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Hal ini dituturkan KH. Fuad Hasyim, Buntet, Cirebon, pada acara halalbihalal di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Tanjungmuli, Purbalingga, 12 Desember 2002.

Kiai Fuad Hasyim melanjutkan, pada tahun 1948 di pertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno mengundang Kiai Wahab ke istana Negara untuk dimintai pendapat dan saran dalam mengatasi situasi politik yang kurang sehat itu. Pada waktu itu, jabatan Kiai Wahab adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Kiai Wahab kemudian menyarankan kepada Bung Karno agar mengadakan acara “Silaturrahim” dengan mengundang semua pihak yang bertikai, apalagi Hari Raya Idul Fitri segera tiba, saat seluruh ummat disunnahkan untuk bersilaturrahim. 

Lalu Bung Karno berkomentar, “Silaturrahmi itu kan biasa, saya ingin istilah yang lain.’ “Itu sih gampang’, kata Kiai Wahab yang memang sahabat karib Bung Kamo. “Begini, para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling curiga dan saling menyalahkan. Padahal saling curiga dan saling menyalahkan itu dosa dan haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga untuk acara silaturrahim nanti kita pakai istilah “halalbihalal’, saran Kiai Wahab. Ternyata presiden Soekarno menerima ide dan nomenklatur tersebut, dan akhirnya diadakan temu para tokoh dengan kemasan halalbihalal.

Setelah istilah halalbihalal ini menjadi terkenal, para tokoh NU Jombang saat itu mendiskusikannya melalui forum Bahtsul Masail di Masjid Kauman Utara Jombang. Hasilnya mengusulkan agar nomenklatur halalbihalal ini diganti dengan tahniatul ‘id (ucapan selamat hari raya) seperti yang ada di dalam kitab kitab. Menurut Kiai Anshori Sehah seperti yang dituturkan kepada saya pada tanggal 23 Oktober 2016, bahwa KH. Bisri Syansuri turut mendukung usul perubahan itu. 

Ketika Mbah Wahab Chasbullah pulang ke Tambakberas, tim Bahtsul Masail menghadap dan mengusulkan istilah baru itu sebagai ganti dari istilah halalbihalal. Mendengar penjelasan tim Bahtsul Masail, Mbah Wahab berkata, “Ojo, iki wis tak kenaino ndek istana Negara, ojok didelok jenenge, tapi deloken isine” (jangan dirubah, karena ini sudah saya kenalkan di istana negara. Jangan dilihat namanya, tapi lihat saja isinya). Akhirnya nama halalbihalal tetap digunakan dan menjadi populer. 

Kesimpulannya adalah istilah halal bihalal dengan beragam pelafalannya telah mentradisi di Nusantara, bahkan Muhammadiyah pun (yang di Jogja) juga familiar dengan istilah itu. Karena memang dalam sejarahnya tokoh NU dan tokoh MD adalah tunggal guru dan bahkan dalam fiqih ibadah banyak kesamaan. Posisi Kiai Wahab bukan yang yang menciptakan kata “halal bi halal” tapi mengemasnya untuk tujuan persatuan para pemimpin bangsa yang baru merdeka.

Bareng, Jombang, 16 Mei jam 11.

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *