Penelusuran sejarah perjalanan NU dan Pancasila sangat penting dilakukan. Setidaknya karena dua hal. Pertama, soal klaim sejarah, agar Pancasila tidak identik dengan kelompok politik tertentu saja. Kedua, penting mengaitkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dengan peran NU khususnya dan umat Islam pada umumnya, agar generasi Muslim mendatang tidak memandang Pancasila dengan sebelah mata. Perlu diyakinkan keada generasi Muslim melalui pemaparan sejarah yang utuh bahwa Pancasila ini dirumuskan oleh para ulama, atau secara lebih luas bahwa NKRI ini didirikan dengan darah dan perjuangan umat Islam sehingga patut dibela dan dipertahankan keutuhannya.

Mengenai kelahiran Pancasila, dalam sidang BPUPKI awalnya Mr. Muhammad Yamin mengusulkan nama Lima Dasar pada tanggal 29 Mei 1945, lalu diperkuat oleh presentasi Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan nama Panca Dharma. Berikutnya pada 1 Juni 1945 ketika Bung Karno (Soekarno) berpidato dalam sidang BPUPKI, menyebut istilah Panca Sila. Ketika itu Dr Radjiman (Wedyodiningrat) sebagai ketua sidang menanyakan perihal pidato Bung Karno, semua anggota BPUPKI secara aklamasi menerimanya, sehingga tanggal pidato Bung Karno itu dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila.

Di lingkungan NU, menurut Abdul Mun’im DZ, sudah disepakati dan ma’lum mutlaq bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Namun ibarat seorang jabang bayi Pancasila dilahirkan pada 1 Juni, kemudian mengalami proses pendewasaan pada masa-masa setelahnya melalui serangkaian proses panjang dan pergulatan politik-kebangsaan yang melibatkan banyak elemen bangsa.

Perlu diketahui bahwa NU-lah yang merumusan “Ketuhanan” menjadi sila pertama dalam Pancasila. Urutan lima sila atau “panca sila” yang diajukan oleh Bung Karno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai berikut: 1)Kebangsaan Indonesia; 2)Internasional atau perikemanusiaan; 3)Mufakat atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; dan 5) Ketuhanan. KH Wahid Hasyim pada waktu itu menilai Pancasila yang dirumuskan Soekarno masih belum sistematik. Misalnya, Ketuhanan diletakkan di bagian belakang atau sila kelima. Disampaikan bahwa urutan yang disampaikan belum pas. NU setuju usulan Bung Karno tapi urutannya ditata ulang. Ketuhanan ada di sila pertama. Jadi, penempatan ‘Ketuhanan’ pada sila pertama ini bukan semata-mata karena masalah keagamaan. Tetapi ini terkait sistematika konsep filosofis dalam bernegara.

Selain KH Wahid Hasyim, tokoh NU yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI adalah KH Masykur, yang juga menjadi panglima Sabililah yang memimpin para Kiai dan Santri berjuang mengangkat senjata melawan Sekutu (inggris yang diboncengi Belanda) yang ingin kembali mengambil Indonesia atau Hindia Belanda sebagai tanah jajahan serta bergerilya bersama Jenderal Sudirman dalam situasi Pemerintahan Darurat RI di masa agresi militer Belanda 1947.

Sebelum proklamasi kemerdekaan, NU sudah mengintegrasikan diri dg wilayah Indonesia. Jauh sebelum sebelum Pancasila dirumuskan, pada 1936 NU menyelenggarakan muktamar di Banjarmasin yang salah satu pembahasan pentingnya adalah apakah Indonesia (Hindia Belanda) ini bisa disebut sebagai negara Islam (sehingga pemerintah berhak membuat regulasi)? Jawabannya iya, karena kawasan Hindia Belanda pernah dikuasai umat Islam. Ini mengacu kepada fatwa mufti Hadramaut Syekh Abdurrahman Ba’lawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bab al-aman wal hudnah wal jizyah.

كل محل قدر مسلم ساكن به على الإمتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذالك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه وحينئد فتسميته دار حرب صورة لا حكما، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار

Warga pesantren/NU selalu berada di depan dalam perjuangan melawan penjajah. Tidak berselang setelah kemerdekaan diproklamirkan dan tentara Sekutu datang hendak mengambil kembali tatan jajahan mereka, Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari menggeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang mewajibkan umat Islam (fardlu kifayah) dalam radius jama’-qashar shalat (94 KM) untuk turut berjuang melawan tentara Sekutu di Surabaya. Segera setelah itu meletus peristiwa November 1945. Laskar pesantren: Mujahidin,Sabilillah dan Hizbullah berperang melawan Sekutu di Surabaya.

Pada 1954, di tengah situasi pemberontakn DI/TII yang mempertanyakan keabsahan pemerintah NKRI yang dipimpin oleh Soekarno. Keabsahan ini ini terkait dengan soal tauliyah atau kewenangan menetapkan wali hakim dalam pernikahan dan menetapkan awal ulan Ramadhan/Syawal/Dzulhijjah. NU dalam Munas Alim Ulama di Cipanas Bogor menelorkan keputusan mengenai waliyul amri ad-dloruri bis’syaukah (kepemimpinan darurat yang mempunyai kewenangan) yang mengabsahkan pemerintahan Soekarno sebagai pemerintahan yang sah secara islami dan berbagai bentuk bughot (pemberotakan) harus diperangi. Keputusan tersebut mengacu pada fatwa Imam Al-Gazali dalam kitab Ihya Ulumiddin.

Berikutnya, dirumuskan secara konseptual hubungan antara Islam dengan Pancasila menurut NU. Pada masa Orde Baru, dalam Munas NU di Situbondo 1983 ditegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam Ahlusunnah wal Jamaah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai konsekwensi dari sikap tersebut maka NU berkewajiban “mengamankan” pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya secara murni dan konsekwen oleh semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila.

Hubungan Agama dengan Pancasila diuraikan sangat jelas oleh para Ulama NU dalam Munas NU di Situbondo tahun 1983 tersebut bahwa: Pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama. Kedua, Sila Ketuhanan Yang maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan Tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Rumusan “Deklarasi Hubungan NU dengan Pancasila” ini sangat penting ketika itu, agar NU mempunyai pemaknaan yang mendalam mengenai Pancasila yang disesuaikan dengan karakter berpikir warga NU. Jadi NU tidak serta-merta menerima Pancasila tapi melakukan pemaknaan yang mendalam terhadapnya. Di sisi lain pemaknaan terhadap Pancasilan ini dimaksudkan agar NU dan bangsa Indonesia tidak terjebak dalam tafsir tunggal Pancasila yang secara politik dikendalikan oleh pemerintah otoritar Orde Baru ketika itu.

Pancasila disepakati sebagai mabadi atau prinsip dasar bernegara menurut NU. Penerimaan terhadap Pancasila dan NKRI sebagai bentuk negara-bangsa ini sebenarnya juga merupakan perwujudan dari penerimaannya terhadap tradisi, budaya, nilai dan konsensus lokal masyarakat setempat dimana umat Islam tinggal. Ketika budaya lokal itu menunjukkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Bahwa Islam sebagai agama yang dianut tidak harus diformalkan sebagai dasar negara. Bila dilihat dari substansi sila-sila yang ada dalam Pancasila itu merupakan ajaran luhur dari Islam, seperti sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan dan kebangsaan, sila kedaulatan dan permusyawaratan serta sila keadilan sosial.

Sekian.

Pernah disampaikan dalam acara buka bersama sahabat PMII– Jakarta 27 Mei 2018

Dinarasikan ulang dalam Gus A6 Channel, disubcribe ya..

Mengapa Dasar Negara Indonesia tidak Islam Saja atau Al-Qur’an saja? Apakah Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an? Indonesia ini apakah negara Islam?

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *