Belakangan ini ada beberapa video dan chat yang viral  tentang produk halal yang bernada provokatif dan adudomba, semisal  umat Islam terancam dimurtadkan karena tidak ada perlindungan terhadap produk halal, MUI dihabisi perannya oleh Kemenag, di supermarket tidak ada lagi label halal, syarat muslim bagi auditor dihilangkan, dlsb. 

Mari pahami soal jaminan produk halal ini secara benar. 

Dosa lho, menyebar info tidak benar yang melahirkan ketakutan dan kebencian…..

Perubahan Penting yang Terjadi setelah UU Jaminan Produk Halal (UU nomor 33 tahun 2014)

 – bagian 1-

1. Sertifikasi halal bukan lagi voluntary (bebas, pilihan) tapi mandatory (wajib) bagi para pelaku usaha, khususnya makanan dan minuman, kosmetika, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetika dan barang-barqng yang dipakai.

2. Ada beberapa pihak yang berperan : 

A.. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP JPH) berwenang mengeluarkan sertifikat halal, melakukan sosialisasi, edukasi, pembiayaan sertifikasi bagi UMKM, akreditasi LPH, dll.

B. MUI sebagai  lembaga yang memberikan fatwa halal sebelum sertifikat halal diterbitkan pemerintah. Peran yang sudah berjalan lama di Komisi Fatwa MUI ini dikukuhkan oleh UU.

Bekerjasama dg BP JPH, MUI melakukan sertifikasi auditor halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal, juga pemeriksaan halal produk dari luar negeri.  

3. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) bertugas melakukan pemeriksaan (laboratorium) kehalalan produk berdasarkan standar yg sudah ditetapkan. LPH ini bisa dilakukan oleh LP-POM  MUI seperti yg sudah berjalan selama ini, bisa juga dilakukan oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, dll; Perguruan Tinggi; atau korporat yg bergerak di penjaminan mutu seperti Sucofindo, Surveyor Indonesia, dll. Untuk menjadi LPH ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. 

4. Setiap LPH wajib mempunyai auditor halal yang memenuhi syarat sesuai UU minimal 3 orang.

Jadi UU JPH ini justru memperkuat perlindungan konsumen muslim atas kehalalan produk dengan diwajibkannya sertifikasi halal dan dilakukannya proses sertifikasi halal tsb oleh banyak lembaga. Dulu soal sertifikasi halal hanya dilakukan oleh MUI dg LP-POM dan Komisi Fatwanya, sekarang peran itu dilakukan oleh negara dan masyarakat yang memenuhi syarat. Memang ada peran yg selama ini dijalankan MUI beralih ke BPJPH (mengeluarkan sertifikat), tapi  secara umum peran MUI justru bertambah dan menguat. 

Jika di lapangan ada pelaku ekonomi atau industri yang tidak taat, seperti menjual produk tanpa sertifikasi halal, itu persoalan implementasi yg melanggar. Di situ fungsi pengawasan dan penindakan  yang perlu diperkuat. Ini bukan soal rezim tidak pro umat Islam, krn peraturannya sudah jelas dan memberi perlindungan,  kelembagaan yg menanganinya juga ada dan jelas. Ini adalah PR pelaksanaan dan pengawasan yang belum maksimal. Mari berbenah di tingkat implementasi ini. 

Bersambung.

Pondok Gede, 8 Januari 2021

Link Info dan Berita : 

https://mui.or.id/berita/1501/pasca-uu-jph-peran-mui-dalam-sertifikasi-halal-justru-makin-kokoh/

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia

https://news.detik.com/berita/d-4747501/mulai-hari-ini-semua-produk-wajib-bersertifikat-halal-dan-wewenang-mui-dicabut/2

Link berita Produk Halal

https://m.bisnis.com/amp/read/20210107/15/1339785/kemenag-minta-masyarakat-tak-tafsirkan-regulasi-halal-secara-keliru

https://news.detik.com/berita/d-4812261/alasan-kemenag-tunjuk-mui-jadi-lembaga-tunggal-penguji-produk-halal

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191017124156-20-440322/sertifikasi-halal-di-tangan-kemenag-mui-masih-berperan-besar

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *