Di  dalam  negara  Yordania  terdapat  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  banyak dipengaruhi oleh berbagai aliran, sehingga dalam perkembangannya sistem pemerintahannya kapitalis-sosialis-komunis. Dalam melihat masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga sedikit banyak memberi pengaruh. Pasca Perang Dunia I, Yordania, yang sebelumnya dikenal dengan Trans-Yordania, merupakan bagian dari Kerajaan Arab Suriah. Inggris dan Perancis kemudian bersepakat untuk saling membagi daerah ini. Suriah berada di bawah pengaruh Perancis, sementara Inggris mendapat bagian Trans-Yordania berdasarkan konferensi di San Remo. Inggris kemudian mengangkat Abdullah ibn Husain sebagai pemimpin wilayah Trans- Yordania. Abdullah sendiri adalah saudara dari Faisal yang memimpin Revolusi Arab untuk memberontak dari kekhalifahan Islam. Faisal berasal dari keluarga Hasyimi (Hasyimiyah). Ia pernah menjadi penguasa di Makkah, namun kemudian diganti oleh penduduk setempat. Jadi, Sejarah pembentukan negara Yordania tidak bisa dilepaskan dari keluaraga Hashemite dengan bantuan Inggris.

Abdullah menjadi pemimpin Trans-Yordania setelah ditunjuk oleh sekretaris kolonial Inggris saat itu, Winston Churchill. Dia dikukuhkan pada 1 April 1921 dengan subsidi dari Inggris sebesar 5.000 poundsterling setiap bulan. Negara ini berada di bawah bantuan Inggris yang memberikan subsidi 100.000 pound sterling setiap tahun pada tahun 1920-an dan meningkat menjadi 200.00 pound sterling pada tahun 1940-an. Inggris kemudian memberikan hadiah kemerdekaannya  kapada Yordania pada  22  Maret  1949.  Namun  jelas,  pemberian kemerdekaan   ini   hanyalah   akal-akalan   Inggris   saja   untuk   tetap   mempertahankan penjajahannya di dunia Islam. Inggris tentu ingin agar penguasaanya di Yordania tetap ada. Karena itu, berdasarkan perjanjian aliansi di London tanggal 26 Maret 1946, Inggris memberikan kemerdekaan dengan pola yang sama dengan perjanjian Inggris-Irak. Melalui perjanjian  ini,  Inggris  mengakui  kemerdekaan  Trans-Yordania  (Yordania),  menyetujui perwakilan diplomatik, sanggup memberikan subsidi kepada Liga Arab, dan berusaha mempertahankan Emirat dari pihak luar

Konstitusi

Kekuasaan eksekutif Yordania adalah raja dan itu adalah monarki konstitusional dengan perwakilan pemerintah. Raja tradisional memegang kekuasaan yang besar, namun parlemen yang dipilih secara demokratis mempunyai pengaruh yang signifikan dan kekuasaan dalam pemerintah nasional. Yordani adalah sebuah monarki konstitusional berdasarkan konstitusi, diundangkan pada tanggal 8 Januari 1952. Otoritas eksekutif dipegang oleh raja dan dewan tertinggi menteri. Dia menunjuk dan dapat memberhentikan semua hakim dengan dektrit,  menyetujui  amandemen  konstitusi,  menyatakan  perang,  dan  pemerintah  yang angkatan bersenjata. Kabinet keputusan, keputusan pengadilan, dan mata uang nasional yang ikeluarkan  dalam  nama-Nya.  Dewan  menteri,  dipimpin  oleh  seorang  perdana  menteri ditunjuk oleh raja yang dapat memberikan anggota kebinet lainnya atas dasar permintaan abinet bertanggung jawab kepada Kamar Deputi pada masalah kebijakan umum dan dapa ipaksa mengundurkan diri oleh 50%  atau lebih dari mosi “tidak percaya” oleh tubuh itu.

Yordania dibagi menjadi dua belas daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur  yang  ditujukan  oleh  raja.  Mereka  adalah  otoritas  tunggal  untuk  departemen pemerintah dan proyek pembangunan di daerah masing-masing. Negara Yordania merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Sistem pemerintahan berbentuk kerajaan parlementer. Di dalam perjalanannya, perkembangan negara Yordania telah mengalami perubahan yang cukup panjang, sehingga sedikit banyaknya ada pengaruh dari negara-negara yang terlibat dalam kehidupan negara Yordania. Akibat pengaruh dari negara terutama negara Barat yang begitu mental, maka keadaan perkembangan negara Yordania pun sedikit banyak berhaluan liberalis- kapitalis. Namun, dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, pemerintah Yordania juga dipengaruhi oleh ajaran atau paradigma/ideologi Islam. Sejauh ini konstitusi negara Yordania berparadigma pada ideologi Islam, walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaran kapitalis-liberalis.

Pranata Hukum dan Politik

Sistem hukum Yordania didasarkan pada hukum Islam dan UU Perancis. Peninjauan kembali tindakan legislatif terjadi di pengadilan tinggi khusus. Ada lebih dari 30 partai politil di  tepi  Sungai  Yordania  dari  berbagai  posisi  mulai  dari  kiri  ekstrim  (Yordania  Partai komunis) ke kanan  ekstrim (Frons Aksi  Islam). Pasal 97 konstitusi Yordania menjamin independensi cabang yudikatif, jelas menyatakan bahwa hakim tunduk pada otoritas hukum,  sementara raja harus menyetujui pengangkatan dan pemberhentian hakim, dalam prakteknya ini diawasi oleh dewan pengadilan tinggi.

Sistem hukum Yordania mengacu pada tradisi sipil maupun hukum Islam dan adat. Pasal 99 dari konstitusi membagi pengadilan menjadi tiga katagori: sipil, keagamaan, dan khusus.  Kesepakatan pengadilan  sipil  dengan  masalah perdata  dan  pidana sesuai  dengan hukum dan mereka memilki yurisdiksi atas semua orang dalam semua hal, sipil dan kriminal, termasuk kasus yang diajukan terhadap pemerintah. Pengadilan sipil termasuk hakim pengadilan, pengadilan tinggi pertama, pengadilan banding, pengadilan tinggi administrasi dan mahkamah agung. Pengadilan agama menangani kasus yang berkait dengan hukum Islam, pengadilan dan pengadilan komunitas agama lain, yaitu orang-orang dari minoritas Kristen. Pengadilan  agama,  pengadilan  primer,  dan  banding  hanya  berurusan  dengan  hal-hal berkenaan hukum pribadi seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Dalam kasus yang melibatkan pihak yang berbeda agama, pengadilan biasa memiliki yurisdiksi. Pengadilan khusus dengan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dalam hal-hal khusus daripada pengadilan biasa lainnya. Contoh lain dari pengadilan khusus mencakup pengadilan pajak penghasilan dan pengadilan tertinggi tindak pidana berat.

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *