Di timur, Pakistan berbatasan dengan India. Di barat berbatasan dengan Iran dan Afghanistan, di utara dengan Afghanistan dan Cina, sedangkan di selatan berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Oman. Luas Pakistan 703.043 km yang terbagi atas empat provinsi Baluchistan, Sindh, Punjab, dan wilayah barat daya. Pakistan bertetangga dengan dua negara besar di dunia: India dan Cina. Pakistan menjalin hubungan baik dengan Barat di satu pihak sedangkan di sisi lain dengan Cina  yang   komunis .

Pakistan (Islamic Republic of Pakistan) adalah negara yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. Sebelum negara ini bergabung dengan India kemudian Pakistan memisahkan diri dari India dan mengumumkan kemerdekaannya. Pada abad ke-8 agama Islam masuk ke anak  benua  India dan  sebagian dari  wilayah  Pakistan  sekarang,  selama masa penjajahan Inggris pada akhir abad ke-18, dulu dikuasai oleh kaum Muslimin. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris.

Latar Belakang Politik

Pakistan telah diperintah oleh kedua dan militer pemeritahan demokratis. Dasawarsa pertama itu dirusak dengan kerusuhan politik dan ketidakstabilan yang mengakibatkan sering ambruk pemerintahan demokrasi sipil. Dari tahun 1947 hingga 1958 sebanyak tujuh perdanamenteri Pakistan baik mengundurkan diri atau diusir. Ketidakstabilan politik ini membuka jalan bagi militer pertama Pakistan untuk mengambil alih. Pada tanggal 7 Oktober 1958, presiden sipil pertama Pakistan Iskandar Mirza diangkat. Ia bekerja sama dengan Jenderal Mohammad Ayub Khan, namun kemudian Konstitusi Pakistan dibatalkan dan Ayub Kahan menyatakan Darurat Militer.

Jenderal Ayub Khan adalah presiden 1958-1969, dan Jenderal Yahya Khan 1969-1971,  keadilan  Khan  Habibullah  Khan  Marwat  dipilih  pertama  dan  kedua  Ketua  Senat Pakistan  beberapa  kali  Khan  Sahib  bertindak  sebagai  presiden  republik  Islam  Pakistan, dengan Zulfikar Ali Bhutto sebagai ahli hukum administrator sipil pertama. Sipil, namun otokratis, aturan ini terus dilaksanakan pada 1972-1977 di bawah Zulfikar Ali Bhutto, tetapi ia digulingkan oleh Jenderal Zia-Ul-Haq. Jenderal Zia tewas dalam kecelakaan pesawat tahun 1988, setelah Benazir Bhutto, Putri Zulfikar Ali Bhutto, terpilih sebagai perdana menteri Pakistan. Dia adalah wanita termuda yang pernah terpilih sebagai kepala pemerintahan negara muslim. Pemerintahannya diikuti oleh Nawaz Syarif dan dua pemimpin berganti sampai kudeta militer oleh Jenderal Pervez Musharraf pada tahun 1999. Karena penguduran diri Presiden Rafiq Tarar pada tahun 2001, Musharraf menjadi presiden Pakistan.

Pemilu  parlemen  bangsa  diadakan  pada  bulan  Oktober  2002,  dengan  PML-Q memenangkan pluralitas kursi di Majelis Nasional Pakistan, dan Zafarullah Khan Jamali dari partai muncul sebagai perdana menteri. Jamali mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni 2004 PML-Q pemimpin Shujaat Chaudhry Hussen menjadi PM sementara dan digantikan oleh Menteri Keuangan dan mantan Citibank wakil presiden Shaukat Aziz yang terpilih sebagai perdana menteri pada tanggal 27 Agustus 2004 oleh suara Majelis Nasional ke-151.

Kabinet  federal  Pakistan  ini  pada  tanggal  12  April  2006  memutuskan  bahwa pemilihan umum akan diadakan setelah penyelesaian istilah rakitan konstitusional pada akhir 2007 atau awal 2008.

Cabang Eksekutif

Presiden Pakistan, sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa agama negara adalah Islam, harus berasal dari komunitas Muslim. Presiden dipilih untuk jangka waktu lima tahun oleh anggota pemilihan yang terdiri dari anggota majelis nasional, senat, dan anggota majelis rovinsi, presiden memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Tetapi, secara individu ia tidak dapat meninggalkan kantor selama lebih dari dua periode berturut-turut. Presiden  mungkin mengundurkan diri atau diberhentikan dan mungkin diberhentikan dari  jabatannya karena ketidakmampuan  atau  perbuatan  kotor  dengan  suara  dua-pertiga  dari  anggota  parlemen. Presiden umumnya bertindak atas nasihat perdana menteri.

Perdana menteri ditunjuk oleh anggota Majelis Nasional melalui pemilihan. Perdana Menteri dibantu oleh kabinet federal, sebuah dewan menteri yang anggotanya diangkat oleh presiden dan saran dari perdana menteri. Kabinet federal terdiri dari para menteri, menteri negara, dan penasihat. Pada awal 1994, ada tiga puluh tiga portofolio menteri: perdagangan, komunikasi, budaya, pertahanan, pertahanan produksi, pendidikan, lingkungan, keuangan dan unsur ekonomi, pangan dan pertanian; unsur luar negeri, kesehatan, perumahan; informasi dan penyiaran;  interior;  Kashmir urusan  dan  wilayah  utara;  hukum  dan  keadilan;  pemerintah daerah; urusan minoritas; narkotika kontrol, urusan parlemen, minyak dan sumber daya alam produksi, perencanaan dan pengembangan; kereta api; urusan agama, ilmu pegetahuan dan teknologi; kesejahteraan sosial; pendidikan khusus; olah raga; negara dan daerah perbatasan, pariwisata, air dan listrik, pengembangan perempuan; dan urusan pemuda. Oposisi dengan dipimpin oleh Mian Muhammad Nawaz Sharif.

Cabang Legislatif

Legislatif federal bikameral terdiri dari senat (Majelis Tinggi) dan majelis nasional (Majelis Rendah). Menurut pasal 50 dari konstitusi, Majelis Nasional, Senat dan Presiden bersama-sama berbentuk sebuah badan yang dikenal sebagai Majelis-i-Shoora (Dewan Penasihat). Namun, pemerintah terakhir telah dipecat karena korupsi dengan seruan presiden pasal 58 dari konstitusi. Presiden berkuasa untuk memecat perdana menteri dan membubarkan Majelis Nasional, dihapus oleh amandemen ketiga belas dan sebagian dipulihkan oleh amandemen ketiga belas.

Senat  adalah  badan  legislatif parlemen  dengan  perwakilan  yang  sama  di  masing-masing provinsi. Ada wakil dari wilayah kesukuan federal dan Islam abad. Ketua senat, di bawah konstitusi, yang selanjutnya bertindak sebagai presiden seharusnya, kantor menjadi kosong sampai presiden baru bisa secara resmi terpilih. Baik senat dan majelis nasional dapat menginisiasikan dan lulus undang-undang kecuali untuk tagihan keuangan. Dalam hal tagihan lainnya, presiden dapat mencegah bagian kecuali legislatif dalam mengenyampingkan duduk bersama presiden oleh mayoritas anggota  yang hadir dan suara. Berbeda dengan  majelis nasional, Senat tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

Majelis Nasional

Anggota Majelis Nasional dipilih dengan hak pilih universal dewasa (sebelumnya 21 tahun, tetapi berubah menjadi tujuh belas, lalu delapan belas tahun). Kursi dialokasikan untuk masing-masing  dari  empat  provinsi,  wilayah  suku  federal,  dan  Islamabad  berdasarkan populasi. Anggota Majelis Nasional berkuasa untuk jangka waktu lima tahun, kecuali mereka mati  atau  mundur  cepat,  atau  kecuali  Majelis  Nasional  dibubarkan.  Meskipun  mayoritas anggota  adalah  Muslim,  sekitar  5  persen  kursi  yang  disediakan  untuk  kaum  minoritas termasuk Kristen, Hindu, dan Sikh. Pemilihan untuk kursi minoritas diselenggarakan atas dasar pemilih yang terpisah pada saat yang sama dengan jejak pendapat untuk kursi Muslim selama pemilihan umum.

Cabang Yudikatif

Sistem peradilan mencakup mahkamah agung, pengadilan tinggi provinsi, kabupaten dan pengadilan sesi, sipil dan hakim pengadilan perdata dan pidana, pengadilan federal dan provinsi. Terdapat pula pengadilan jasa, pajak penghasilan, pengadilan perbankan, dan dewan pendapatan.

Mahkamah Agung

Mahkamah agung memiliki yurisdiksi asli, banding, dan penasihat. Para hakim ketua mahkamah agung diangkat oleh presiden, hakim mahkamah agung lainnya diangkat oleh presiden setelah berkonsultasi dengan ketua. Para hakim mahkamah agung dapat menjabat di kantor sampai usia enam puluh lima, sekarang 68 tahun dan ini juga satu klausul perubahan ketujuh belas.

Provinsi dan Pengadilan Tinggi

Di setiap provinsi, ada satu pengadilan tinggi. Kini terdapat di empat provinsi, yakni Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan. Setelah persetujuan amandemen ke-18 pada konstitusi pada bulan April 2010, pengadilan tinggi baru dibentuk di ibu kota federal Islamabad  dengan  nama  Pengadilan  Tinggi  Islamabad.  Pada  perubahan  18,  hakim  janji diusulkan oleh komisi parlemen. Hakim pengadilan tinggi provinsi, sebelumnya ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan ketua mahkamah agung.

Ada juga pengadilan syariat federal yang terdiri dari delapan hakim Muslim, termasuk hakim ketua yang ditunjuk oleh presiden. Tiga dari hakim ulama, yaitu para fukaha dan yang berpengalaman di bidang hukum Islam. Pengadilan Syariat Federal memiliki yurisdiksi pertama   dan   tingkat   banding.   Pengadilan   ini   memutuskan   apakah   hukum   apa   pun bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Ketika  undang-undang  dianggap  bertentangan  dengan Islam, presiden, dalam kasus hukum federal, atau gubernur, dalam kasus hukum provinsi, dibebankan  dengan  mengambil  langkah  untuk  membawa  hukum  sesuai  dengan  perintah Islam. Pengadilan juga mendengar banding dari putusan pengadilan pidana berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hudud, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana seperti mabuk, pencurian, dan hubungan seksual yang melanggar hukum.

Selain itu, ada pengadilan khusus dan pengadilan untuk menangani kasus-kasus jenis tertentu,   seperti   pengadilan   obat,   pengadilan   komersial,   pengadilan   ketenagakerjaan pengadilan lalu lintas, pengadilan banding aruransi, sebuah pajak penghasilan pengadilan banding, dan pengadilan khusus untuk pelanggaran bank. Ada juga pengadilan khusus untuk mencoba teroris. Banding dari pengadilan khusus pergi ke pengadialn tinggi kecuali untuk pengadilan tenaga kerja dan lalu lintas, yang memilki forum sendiri untuk banding. Banding dari pengadilan pergi ke Mahkamah Agung (Ajid Thohir, 2009: 219).

Ombudsman atau Muhtasib

Sebuah  lembaga  peradilan  penting  lain  yang  merupakan  kelanjutan  dari  sistem peradilan adalah keberadaan Kantor Muhtasib (Ombudsman), yang diatur di dalam Konstitusi kantor Muhtsib didirikan di banyak negara Muslim ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan  yang dilakukan pemerintah kepada warga negaranya. Pejabatnya ditunjuk oleh Presiden; Muhtasib memegang jabatan selama empat tahun dan tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui. Tujuan Muhtasib adalah untuk melembagakan sistem penegakan akuntabilitas administrasi negara dengan mengkaji dan memperbaiki ketidakadilan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang melalui maladministrasi oleh lembaga federal atau pejabat pemerintan federal.  

Muhtasib  diberdayakan  untuk  kompensasi  penghargaan  kepada  mereka  yang menderita kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kesalahan administrasi. Keadilan yang diperoleh dari yurisdiksi ini adalah tentang adanya keluhan pribadi atau hal layanan dari pelayanan publik serta hal-hal yang berkaitan dengan urusan luar negeri, pertahanan nasional dan  layanan  bersenjata.  Lembaga  ini  dirancang  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara administrator dan warga negara, untuk memperbaiki proses administasi dan prosedur dan membantu menekan penyalahgunaan kekuasaan.

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *