Oleh: Androw Zulfikar
Sejak terbitnya UU Desa enam tahun yang lalu, Desa berlomba-lomba dalam menggali potensi lokalnya masing-masing. Hasilnya sekarang, banyak bermunculan destinasi wisata yang diinisasi oleh Desa. Konsepnya? Meski ada sebagian yang berhasil mengeksplore eksotisme desanya, namun dominasinya tetap: kuliner!
Hingga sekira empat atau lima tahun yang lalu, berdasarkan ‘riset’ kecil-kecilan yang sempat saya lakukan, terdapat tidak lebih dari 15 warung lesehan berkonsep angkringan atau HIKS di kawasan Trenggalek kota dan sekitarnya. Jumlah tersebut, dalam waktu hanya satu tahun saja, tiba-tiba mengalami peningkatan yang signifikan. Kemunculannya juga mewarnai pusat-pusat kota kecamatan yang terletak di pinggiran.
Begitu Mas Ipin menggantikan Mas Emil menjadi Bupati Trenggalek awal 2019 kemarin, salah satu gebrakannya adalah mempermudah perizinan UMKM. Bahkan Camat diperintahkan untuk terjun langsung ke masyarakat. Jemput bola. Tiga Camat yang terbanyak memberikan izin diberi penghargaan.
Dalam kampanyenya di Pilkada 2020 kemarin, Mas Ipin meneruskan program tersebut, dengan target 1.000 UMKM baru tiap tahun, atau 3.000 UMKM baru selama kepemimpinannya yang baru. Benar-benar program yang fantastis dan agresif dalam menciptakan kemandirian ekonomi warga.
Namun, di sinilah saya kadang ‘bartakon-takon’. Saya khawatir, UMKM baru nantinya lebih didominasi oleh usha kuliner. Kenapa khawatir? Sebab, ‘ledakan’ jumlah warung kopi dan makanan, baik yang berbentuk konvensional, angkringan, maupun kafe dalam waktu singkat sebagaimana dikemukakan di atas, kenyataannya tidak bisa bertahan lama. Dalam waktu singkat pula, satu per satu warung—yang usianya relatif belum lama itu—tutup, tak lagi berjualan.
Masyarakat Trenggalek yang terbatas, berikut daya belinya, saya kira menjadi faktor penyebab njomplangnya ‘supply and demand’. Ceruk yang kecil dan terbatas dibanjir ‘supply’ nan melimpah. Produk yang ditawarkan bernilai guna mutlak (kompetitif), bukan komparatif.
Di samping itu, yang tidak kalah krusial, target market mereka sebatas pasar lokal. Hanya satu-dua yang bisa ‘membuang’ produk keluar. Dengan target dan produk yang sama, hanya ada satu kemungkinan: ‘betah-betahan’!.
Maka, jika ribuan UMKM nantinya juga demikian halnya, sangat beralasan, kan, jika kekhawatiran di atas muncul? Belum lagi jika dikaitkan dengan net-ekspor barang dan jasa Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun yang masih selalu bernilai negatif (impor lebih besar daripada ekspor).
Demikian juga dengan wisata lokal yang digarap Desa-Desa. Jika konsepnya dominan pada kuliner, kompetisinya semakin ‘mengerikan’. Kemudian, selama belum mampu menyedot pengunjung dari luar Daerah/Kabupaten, mereka relatif hanya akan berebut target pasar antar Desa. Yah, setidak-tidaknya yang diharapkan, warga Trenggalek tidak lagi menghabiskan anggaran rekreasinya ke luar kabupaten. Sehingga uang tidak ‘lari’ ke luar tapi berputar di Daerah sendiri.
Ini, menurut saya, adalah tantangan yang tidak mudah bagi Pemkab. Memang tidak mudah. Lha yang mudah bagaimana? Yang lebih mudah, ya kopdar sambil menikmati kuliner di pinggiran hutan kota!
No responses yet